Menghidupi Perbedaan: Catatan Kecil dari International Summer School on Religion and Public Life

Saya merasa beruntung dapat terlibat dalam program International Summer School tahun 2012 selama dua minggu di dua tempat terkenal di Indonesia: Yogyakarta dan Bali. Program ini diinisiasi oleh sekelompok sarjana ilmu sosial dan humaniora dari Universitas Boston, Amerika Serikat, dan diselenggarakan setiap tahun dengan tema dan tempat yang berbeda-beda. Indonesia (Yogyakarta dan Bali) terpilih sebagai tempat penyelenggaraan program ini tahun 2012 dengan tema Negotiating Space in Diversity: Religions and Authorities; dan Universitas Gadjah Mada (CRCS dan ICRS) bertindak sebagai host. Sebuah pengalaman yang sangat berharga karena saya berjumpa, berdiskusi, dan menjalani aktivitas bersama selama dua minggu dengan puluhan peserta yang terpilih dari berbagai negara, nasionalitas, dan profesi. Kami beraktivitas, berbagi ide, refleksi dan pengalaman, serta bermain, bersama-sama secara intensif.

Salah satu kekuatan program ini adalah setiap orang – entah fasilitator dan partisipan – terlibat dalam pengalaman bersama dan merefleksikan berbagai pengalaman tersebut secara utuh. Yang menjadi fokus utama bukanlah soal kemampuan mengelaborasi teori-teori besar dan abstrak (master narratives) melainkan mengasah bersama-sama karakter intelektual dan emosional menyikapi pengalaman perjumpaan dengan berbagai komunitas yang “tak lazim” dalam pengalaman di konteks hidupnya masing-masing. Pengalaman-pengalaman perjumpaan tersebut tidak hanya mengundang decak kagum tetapi juga mengusik kenyamanan intelektual dan kultural, mengundang kegelisahan, dan mencuatkan ketidaknyamanan karena dianggap telah melanggar apa yang selama ini dianggap sebagai “batas-batas” (borders) identitas primordial (etnisitas, seksualitas, religiositas, intelektualitas) yang telah atau makin mapan.

Di Yogyakarta, misalnya, kami berkunjung ke dan berdialog dengan komunitas pesantren Al-Qodir di kaki Gunung Merapi, Al-Muayyad di Solo, dan Pesantren Waria di Yogyakarta. Pesantren Al-Qodir menjadi titik perjumpaan agama-agama yang sangat penting saat Gunung Merapi meletus beberapa waktu lalu. Mengalirnya bantuan dari berbagai organisasi sosial maupun keagamaan bagi korban Merapi ternyata memicu kecurigaan di kalangan salah satu kelompok agama akan kemungkinan terjadinya upaya mengonversi korban dengan alasan pemberian bantuan. Kecurigaan ini ditepis sedikit demi sedikit oleh KH Masrur Ahmad dari Ponpes Al-Qodir yang membuka diri bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan dan menyediakan pesantrennya sebagai tempat penampungan bantuan untuk kemudian bersama-sama menyalurkannya kepada korban Merapi. Kerja sama itu ternyata berlanjut hingga kini dalam berbagai bentuk program pemberdayaan di kawasan pedesaan lereng Merapi.

Lain lagi cerita dari Ponpes Al-Muayyad di Solo. Sejak serentetan peristiwa bom di beberapa tempat di Jawa dan Bali, nama Solo seolah identik dengan “sarang teroris”. Pemberitaan media massa yang meliput KH Baasyir dan Ponpes Ngruki Solo berhasil membentuk citra publik mengenai Solo yang “beringas” dan “anti-Barat”. Citra ponpes semacam itu pun terkikis karena kami melihat sisi lain aktivitas pesantren yang berjihad dengan konsep dan metode yang sama sekali berbeda. Ponpes Al-Muayyad tidak hanya menepis pencitraan pesantren yang buruk tetapi juga menjadi salah satu kekuatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pengairan, pendidikan, dan perdamaian. Di bawah kepemimpinan KH Dian Nafi, ponpes ini menawarkan gagasan-gagasan kontekstual dan praktik-praktik pemberdayaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan aktivitas mereka tersebut. Prinsip-prinsip Islami diterjemahkan secara praktis dalam bidang-bidang kehidupan rakyat yang konkret.

Rasanya tak berlebihan jika pengalaman perjumpaan yang paling mengguncangkan zona nyaman religiositas kami adalah ketika berdialog dengan para waria di Ponpes Waria Yogyakarta. Penyambutan yang “wah” (dengan shalawat dan tarian tradisional) lengkap dengan susunan acara yang rapi membuat kami merasa agak risih. Dialog dengan para sahabat waria dalam kelompok-kelompok pun membuka perspektif kami mengenai apa yang mereka rasakan menjalani hidup sebagai waria, alasan-alasan apa yang membuat mereka bertahan dalam pilihan hidup semacam itu, dan bagaimana mereka menegosiasikan identitas kewariaan mereka di tengah-tengah berbagai stereotip dan stigma berdasarkan rujukan-rujukan keagamaan. Tentu saja keberadaan ponpes waria di tengah perkampungan padat penduduk di Yogyakarta memercikkan kesadaran akan daya akseptabilitas masyarakat sipil terhadap pilihan-pilihan orientasi seksual yang plural, serta kelenturan dalam menghayati iman keagamaan dalam konteks pluralisme Yogyakarta.

Di Bali lain lagi ceritanya. Kami tinggal di Ubud dan mengunjungi beberapa puri (keluarga raja) dan pura (kuil), serta Gereja Katolik dan komunitas Muslim di Dusun Saren Jawa, Desa Budhakeling, Bali. Dialog yang terjadi menguak matra-matra menarik yang selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk turisme di Bali. Gesekan dan negosiasi identitas “politik” terjadi antara kelompok-kelompok puri sembari menyeret kaum pura (agama) ke dalam pusaran arus utamanya. Identitas ke-Bali-an menjadi pusat pertaruhan dalam berbagai negosiasi identitas yang majemuk. Konsep dan implementasi Ajeg Bali (kebangkitan Bali) pasca tragedi bom Bali kemudian menjadi poros identitas yang menyatukan “etnisitas” (Bali) dan “agama” (Hindu).

Untuk mempertahankan pengaruh dan hegemoninya, kaum puri mempromosikan perpaduan politik Bali-Hindu sebagai upaya memurnikan kebalian dan kembali pada akar tradisi religiositas Hindu yang dalamnya kekuasaan mereka tetap terjaga. Sementara itu, di lingkar luar kaum puri, berlangsung pemaknaan yang berbeda mengenai kebalian itu sendiri. Kalangan komunitas Bali-Katolik berpendapat bahwa identitas kebalian tidaklah menyatu secara perenial dengan “Hindu”. Identitas tersebut semata-mata merupakan ekspresi budaya yang menghidupkan spiritualitas keagamaan yang jamak. Oleh karena itu, identitas kebalian itu dapat termanifestasi melalui beraneka ragam spiritualitas sejauh batasan-batasan kebudayaan yang menandainya tetap tampak (bahasa, ritual, kekerabatan). Kalangan Bali-Katolik pun sibuk melahirkan ide-ide dan praktik-praktik kontekstualisasi sebagai upaya menemukan iman kristiani dalam konteks kebudayaan Bali dan sebagai orang Bali.

Dengan akar sejarah dan dinamika sosial-budaya yang berbeda, gerakan kontekstualisasi dan dialog spiritualitas juga ditemukan pada komunitas Muslim Dusun Saren Jawa, Desa Budhakeling. Islam berakar dalam ingatan sejarah dan dihidupi sebagai matra identitas yang memperkaya makna kebalian dalam komunitas ini. Dari generasi ke generasi selama ratusan tahun komunitas Muslim Saren Jawa hidup sebagai bagian integral masyarakat Hindu-Bali. Dialog antar-iman tampaknya bukan lagi materi yang perlu didiskusikan tetapi telah menjadi karakteristik kebudayaan bagi masyarakat Budhakeling. Negosiasi identitas keagamaan semacam ini seakan meruntuhkan mitos-mitos bahwa Hindu adalah Bali dan sebaliknya. Masyarakat Budhakeling membuktikan bahwa mitos-mitos semacam itu tidak sepenuhnya menggambarkan wajah Bali sebagaimana selama ini diterima oleh publik.

Sisi “harmonis” yang tampak dalam sebagian besar dialog kami ternyata justru mengundang rasa penasaran sebagian peserta dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Pemberitaan media massa telah berhasil mengonstruksi “realitas” bahwa selama 20 tahun terakhir Indonesia telah menjadi sarang teroris dan arena kontestasi kekerasan massal (antar-agama dan antar-kelompok etnis). “Realitas” itulah yang berusaha digali melalui dialog-dialog kami, terutama dari teman-teman Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa rekan seakan-akan sulit keluar dari perspektif baku berbagai analisis konflik sosial bahwa bisa ditemukan pada konteks yang paling riel suatu realitas yang berbeda dengan apa yang telah dikonstruksikan sejumlah pakar Barat tentang Indonesia kontemporer. Belum lagi kecurigaan bahwa dialog-dialog tersebut tidak sepenuhnya tulus dan masih menyembunyikan sisi-sisi gelap realitas keindonesiaan yang tidak ingin dipaparkan oleh pihak lain. Jika sisi “konflik” yang ditampilkan maka muncul kecemasan bahwa itu akan menjadi pemantik api “pertarungan identitas” yang lebih parah dan karenanya selama ini hanya tersembunyi di sudut gelap kesadaran sosial masyarakat Indonesia.

Hanya Degung Santikarma, seorang aktivis dan pengamat antropologi Bali, yang pada hari terakhir dengan lantang menjungkirbalikkan sisi harmonis itu dan menelanjangi sisi lain Bali yang sarat warna-warni intrik politik dan kekerasan sosial. Degung sepenuhnya mendasarkan analisisnya pada konstruksi kekerasan struktural oleh negara yang pada gilirannya melahirkan bentuk-bentuk kekerasan massal yang dianggap “normal”. Rujukan historisnya dengan sengaja dipilih pada titik peristiwa kekerasan massal kepada anggota atau yang dicurigai sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun-tahun 1965-1966 di Jawa dan Bali.

Sejarah itu, menurut Degung, telah menjadi catatan kelam dalam ingatan sosial masyarakat Bali. Banyak orang menyadarinya namun enggan menceritakannya. Mereka menyimpannya rapat-rapat di bilik-bilik bawah sadar mereka, bahkan jika mungkin melupakannya – kendati tidak pernah bisa. Degung pun berjuang memecahkan kebisuan mereka. Kebalian pun menjadi sesuatu yang kompleks karena berbagai kontestasi identitas terjadi di tengah arena-arena politik, ekonomi, turisme, agama, dan kebudayaan glokal.

Cerita ini belum berakhir. Program International Summer School 2012 ternyata mengajak kami semua – dari berbagai latar kebudayaan dan nasionalitas yang majemuk – untuk terus mengajukan pertanyaan dan ketidaknyamanan kami. Perasaan dan penasaran yang terus diusik serta memaksa setiap kami melangkah keluar dari batasan-batasan identitas masing-masing lantas berjumpa pada satu titik untuk saling menegosiasikan berbagai identitas tersebut. Kami mengakhiri program ini bukan dengan suatu kesimpulan melainkan dengan kerumitan baru bahwa menghidupi perbedaan adalah sebuah pergulatan kemanusiaan yang hakiki untuk membangun peradaban. Dua minggu adalah waktu yang singkat untuk sebuah perjumpaan tetapi kami merasa itu menjadi momen yang menentukan pilihan: meneruskan spirit menghidupi perbedaan dengan keberanian menegosiasikan ruang bagi diversitas ataukah menutup lembaran cerita ini untuk kembali ke zona nyaman identitas masing-masing?